DPRD Tanah Datar Berikan 22 Rekomendasi Terhadap LKPj Bupati Tahun 2022

TANAH DATAR - Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) kabupaten Tanah Datar menggelar Rapat Paripurna penyampaian keputusan DPRD tentang rekomendasi DPRD terhadap LKPj Bupati Tanah Datar Tahun 2022 di ruang sidang utama DPRD setempat, Selasa (4/4) dihadiri 26 orang anggota.

Rapat yang dipimpin Ketua Rony Mulyadi Dt Bungsu didampingi Wakil Ketua DPRD Anton Yondra dan Saidani, dihadiri Wakil Bupati Richi Aprian, Forkopimda, Sekretaris Daerah Iqbal Ramadi Payana, para Asisten, Staf Ahli dan pimpinan OPD, Camat dan Wali Nagari.

Baca juga: DPRD Tanah Datar Setujui Ranperda PDRD Menjadi Perda

"Berdasarkan nota LKPj Bupati Tanah Datar tahun 2022 yang serahkan tanggal 10 Maret 2023 lalu, DPRD Tanah Datar melaksanakan pembahasan dengan mitra dan turun langsung ke masyarakat, dan pada hari ini disampaikan 22 rekomendasi DPRD terhadap LKPj Bupati Tanah Datar Tahun 2022, " kata Mulyadi Dt.Bungsu.

Rekomendasi DPRD tersebut sebagaimana dibacakan Wakil Ketua Saidani merupakan laporan hasil kesepakatan bersama anggota DPRD Tanah Datar terhadap sebanyak 22 Rekomendasi atas LKPj Bupati 2022.

Baca juga: Panja RUU Pembentukan Provinsi Papua Barat Daya Resmi Dibentuk

Saidani sampaikan 22 rekomendasi berdasarkan LKPj Bupati diantaranya pemerintah daerah diminta melakukan pengawasan secara maksimal terhadap kegiatan pembangunan di Nagari agar hasil kegiatan tersebut mencapai hasil maksimal.

Selanjutnya, dengan telah ditetapkannya Perda Provinsi Sumatera Barat Nomor 7 tahun 2018 tentang Nagari. Kabupaten Tanah Datar sebagai Pusat sejarah lahirnya Minangkabau yang dikenal dengan Pusek Jalo Pumpunan Ikan, maka pemerintah daerah diminta membentuk panitia masyarakat hukum adat sesuai dengan Permendagri Nomor 52 Tahun 2014 Pasal 3 tentang pedoman pengakuan dan perlindungan masyarakat hukum adat.

Baca juga: Stop “Mafia Tanah”, Niniak Mamak Dan Masyarakat Malalo Tigo Jurai Berorasi

Lebih lanjut dikatakan Saidani, dalam melaksanakan beberapa program unggulan daerah oleh OPD yang terkait, untuk lebih maksimal dan profesional lagi, agar benar-benar dapat dirasakan oleh masyarakat.

Seterusnya sampai Saidani, Rekomendasi yang tak kalah pentingnya adalah dalam LKPj tahun 2022, setelah dilakukan evaluasi dan investigasi di lapangan, dalam melaksakan program dilapangan OPD terkait untuk lebih intens lagi berkomunikasi dengan masyarakat.

Baca juga: Fraksi di DPRD Tanah Datar Sampaikan Pandangan Terkait Ranperda Pertanggungjawaban APBD 2022

Di akhir rekomendasi DPRD, Saidani juga sampaikan apresiasi dan terima kasih atas prestasi yang diraih pemerintah kabupaten Tanah Datar mulai dari tingkat daerah sampai ke tingkat pusat.

Sementara itu, melalui sambutan tertulis Bupati yang dibacakan Wakil Bupati Richi Aprian menyampaikan pelaksanaan program dan kegiatan pada tahun 2022, telah diusahakan untuk mendapatkan hasil yang sebaik-baiknya, bagi kepentingan segenap lapisan masyarakat Kabupaten Tanah Datar.

Baca juga: DPRD Tanah Datar Setujui LPj Pelaksanaan APBD 2022 Menjadi Perda

"Keberhasilan yang kita capai, merupakan hasil kerjasama kita semua antara pemerintah daerah dan DPRD, dengan dukungan forum koordinasi pimpinan di daerah dan stakeholders lainnya, " ungkapnya.

Lebih lanjut, Wakil Bupati mengatakan, kami selaku pimpinan daerah tiada henti-hentinya mengimbau kepada seluruh OPD untuk senantiasa meningkatkan kinerja dengan tulus dan ikhlas dalam menjalankan tugas demi kemajuan Tanah Datar.

Diakhir Rapat Paripurna, Ketua DPRD, H Rony Mulyadi Dt. Bungsu didampingi para Wakil dan Sekwan secara resmi menyerahkan naskah Rekomendasi DPRD kepada wakil Bupati Tanah Datar Richi Aprian. (JH)